Komisi I DPRD Trenggalek Tagih Janji Pengisian Kekosongan Pejabat Eselon II

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi I menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra membahas terkait masalah kekosongan tenaga di eselon II, Kamis (10/11/2022) siang.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin mengatakan, jika pembahasan tentang kekosongan jabatan Sekda dan beberapa kepala OPD telah dilakukan pada pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 bersama Badan Kepegawaian Daerah ( BKD).

Baca juga: Ilham Bintang: Tugas Pers Bukanlah Menjilat Penguasa

" Anggaran sudah penuhi.Kita ingin menanyakan progresnya  sejauh mana sampai sekarang.Kalau Sekda sudah defenitif, bagaiaman dengan jabatan kepala OPD, " ucapnya.

Alwi menyebut, dengan adanya jabatan kepala OPD secara defenitif tentu ini akan memperkuat posisinya dalam mengambil sebuah keputusan.

Baca juga: Tony Rosyid: Terlempar dari PBNU, Akankah Suara PKB Gembos?

Saat disinggung terkait kendala pengisian kekosongan jabatan tersebut, politisi PKS ini menyampaikan, jika BKD sudah berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

" Hasilnya masih menunggu dari KASN.Tapi kita akan terus memgingatkan, agar kekosongan jabatan tersebut segera diisi, " imbuhnya.

Baca juga: Komisi I DPRD Trenggalek Kembali Bahas Serapan APBD 2022 Bersama Eksekutif

Selain itu, dia juga meminta kepada BKD untuk mengisi juga jabatan kosong dieselon  bawahnya.Misal eselon III.

Namun, dia menegaskan jika mutasi itu adalah gerbong.Sehingga, harus menunggu jabatan defenitif eselon II, karena harus berurutan.

Baca juga: Pansus III DPRD Trenggalek Rampungkan Pembahasan Raperda PPNS 2022

Ditambahkannya, serapan anggaran jiga sedikit terkendala, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) banyak.

Ini sangat dimungkinkan salah satunya adalah jabatan yang belum terisi." Plt.itu kewenangannya terbatas.Tidak seperti pejabat yang sudah defenitif, " jelas Mas Alwi sapaan akrabnya memungkasi (ags).

Baca juga: DPRD Trenggalek Gelar Rapim, Pertajam Tugas Anggota Dewan Terkait Pelaksanaan APBD 2022